Kota Yogya Raih WTP Sepuluh Kali Berturut-turut

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sepuluh kali berturut-turut setelah menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018.

Meskipun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Kota Yogyakarta di antaranya,anjirtoto temuan dalam sistem pengendalian internal, serta kurang cepatnya input transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam sistem informasi manajemen pengelolaan barang persediaan (simbara).

"Ini merupakan prestasi yang harus diimbangi dengan penyusunan laporan keuangan secara lebih baik untuk tahun berikutnya," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY di Yogyakarta, Jumat, (24/5/2019).

Menurutnya dengan di raihnya predikat WTP diharapkan dapat menjadi pelecut motivasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Yogya.

Ia juga menyampaikan hasil opini WTP yang diperoleh sepuluh kali berturut-turut tersebut akan dijadikan sebagai standar penyampaian laporan keuangan dari Pemkot Yogya di masa yang akan datang.

Dengan begitu, katanya, Pemkot bisa terus mempertahankan predikat yang sudah diberikan oleh BPK dengan lebih baik. “Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan Pemkot dalam menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Ia berpesan kepada seluruh jajaran Pemkot Yogya untuk tidak berpuas diri dengan prestasi yang diperoleh. Ia berharap penghargaan yang diraih menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja agar bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi.

"Ini adalah hasil kinerja dari semua pihak, baik OPD maupun masyarakat Kota Yogya terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu Kepala BPK RI perwakilan DIY, Yusnadewi menjelaskan jika opini WTP yang diraih oleh Kabupaten/Kota se DIY sudah diseleksi secara ketat, pasalnya BPK memiliki standarnya sendiri yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Selain itu, lanjutnya, pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan..

“Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” ujarnya

Ia menambahkan bahwa opini WTP juga harus disertai dengan tingkat kesejahteraan rakyat. ”Pemerintah daerah juga perlu memperharikan indikator kesejahteraan masyarakat dalam mengimplementasi keuangan daerahnya masing-masing” katanya. (Han)

Besar!（9873）